Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia yang telah berperan penting dalam sejarah bangsa ini. Sejak didirikan pada tahun 1947, HMI telah menjadi wadah bagi mahasiswa Muslim untuk berkiprah di berbagai bidang, mulai dari akademik, sosial, hingga politik.

Sebagai organisasi yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam dan kebangsaan, HMI memiliki konstitusi yang memuat berbagai pasal yang menjadi dasar dalam menjalankan aktivitas organisasi. Pasal HMI ini bukan hanya sekedar aturan, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan prinsip yang dipegang teguh oleh para anggotanya.

Mempelajari pasal HMI memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana HMI menjalankan misinya dan mempertahankan konsistensinya sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Pasal-pasal ini mengatur berbagai aspek kehidupan organisasi, mulai dari struktur kepengurusan, hak dan kewajiban anggota, hingga prosedur pengambilan keputusan.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam tentang pasal HMI, mulai dari sejarah pembentukannya, tokoh-tokoh penting yang terlibat, hingga peran dan fungsinya dalam konstitusi HMI.

Mari kita mulai dengan memahami bagaimana pasal HMI dibentuk dan peran penting yang dimainkannya dalam menjaga integritas dan keberlanjutan organisasi ini.

Daftar isi:

Pengantar Pasal dalam Konstitusi HMI

Sejarah Pembentukan Pasal dalam HMI

Sejarah pembentukan pasal HMI tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Pada masa itu, semangat nasionalisme dan keinginan untuk merdeka dari penjajahan begitu kuat di kalangan pemuda, termasuk mahasiswa.

HMI didirikan pada 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane bersama beberapa mahasiswa lainnya, dengan tujuan awal untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan untuk memiliki aturan yang jelas dan sistematis dalam organisasi semakin dirasakan. Oleh karena itu, pasal HMI mulai dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan pedoman yang konkret dalam berbagai aspek organisasi.

Pada awal pembentukannya, pasal-pasal ini berfokus pada hal-hal mendasar seperti tujuan dan fungsi HMI, keanggotaan, serta struktur kepengurusan.

Pembentukan pasal-pasal ini dilakukan melalui berbagai rapat dan musyawarah yang melibatkan tokoh-tokoh penting di HMI. Mereka berdiskusi dan merumuskan pasal-pasal dengan hati-hati agar sesuai dengan visi dan misi HMI serta relevan dengan kondisi zaman.

Proses ini menunjukkan betapa pentingnya pasal-pasal dalam konstitusi HMI sebagai pondasi yang kokoh bagi jalannya organisasi.

Tokoh Penting dalam Perumusan Pasal HMI

Dalam sejarah pembentukan pasal HMI, terdapat beberapa tokoh penting yang memainkan peran sentral. Salah satunya adalah Lafran Pane, pendiri HMI yang memiliki visi jauh ke depan mengenai pentingnya sebuah konstitusi yang kuat untuk sebuah organisasi.

Lafran Pane dikenal sebagai sosok yang visioner dan gigih dalam memperjuangkan prinsip-prinsip HMI.

Selain Lafran Pane, ada juga tokoh-tokoh lain seperti KH. Rahmat Abdullah dan Imaduddin Abdulrahim yang turut berperan dalam perumusan pasal HMI.

Mereka adalah tokoh-tokoh yang tidak hanya berperan dalam ranah akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, sehingga memahami betul dinamika yang dihadapi oleh HMI.

Kontribusi mereka dalam perumusan pasal HMI sangat besar, terutama dalam memastikan bahwa setiap pasal yang disusun tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan organisasi.

Mereka berusaha agar pasal-pasal tersebut mampu menjawab tantangan zaman dan tetap relevan dalam berbagai kondisi.

Dengan memahami sejarah dan tokoh-tokoh penting dalam perumusan pasal HMI, kita bisa melihat betapa besar komitmen dan dedikasi yang telah diberikan untuk memastikan HMI tetap menjadi organisasi yang solid dan berdaya saing tinggi.

Artikel lainnya: Konstitusi HMI Adalah: Dasar dan Perbandingan

Isi Pasal HMI Lengkap

Mukadimah

Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala mewahyukan Islam sebagai ajaran yang haq dan sempurna untuk mengatur umat manusia berkehidupan sesuai dengan fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dengan kewajiban mengabdikan diri semata-mata kehadirat-Nya.

Menurut iradat Allah Subhanahu Wata’ala, kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya adalah panduan untuk mengatur antara aspek duniawi dan ukhrawi, individu dan sosial serta iman, ilmu dan amal dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’ala, bangsa Indonesia telah berhasil merebut kemerdekaan dari kaum penjajah, maka umat Islam berkewajiban mengisi kemerdekaan itu dalam wadah Negara Republik Indonesia menuju masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wata’ala.

Mahasiswa Islam sebagai generasi muda yang sadar akan hak dan kewajibannya serta peranan dan tanggung jawabnya kepada umat manusia bertekad memberikan darma baktinya untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam rangka mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Meyakini bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan taufiq dan Hidayah Allah Subhanahu Wata’ala serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan; dengan nama Allah, kami mahasiswa Islam sebangsa dan setanah air menghimpun diri dalam satu organisasi yang digerakkan dengan pedoman berbentuk Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I: Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan

Pasal 1: Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Islam, disingkat HMI

Pasal 2: Waktu dan Tempat Kedudukan

HMI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awwal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 M untuk waktu yang tidak ditentukan dan berkedudukan di tempat Pengurus Besarnya.

BAB II: Azas

Pasal 3: Azas

HMI Berazaskan Islam

BAB III: Tujuan, Usaha dan Sifat

Pasal 4: Tujuan

Terbinanya insan akademis pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wata’ala.

Pasal 5: Usaha

Membina mahasiswa muslim untuk mencapai akhlakul karimah.
Mengembangkan potensi kreatif keilmuan, sosial dan budaya.
Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemashlahatan masa depan umat manusia.
Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan dienul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi dan kepemudaan untuk menopang pembangunan nasional.
Usaha-usaha lain yang sesuai dengan azas organisasi serta berguna untuk mencapai tujuan.

Pasal 6: Sifat

HMI bersifat Independen

BAB IV: Status, Fungsi dan Peran

Pasal 7: Status

HMI adalah organisasi mahasiswa

Pasal 8: Fungsi

HMI berfungsi sebagai organisasi kader

Pasal 9: Peran

HMI berperan sebagai organisasi perjuangan

BAB V: Keanggotaan

Pasal 10

Yang dapat menjadi anggota HMI adalah mahasiswa Islam yang terdaftar pada perguruan tinggi dan/atau yang sederajat yang ditetapkan oleh Pengurus Cabang/Pengurus Besar HMI
Anggota HMI terdiri dari:
1. Anggota Muda
2. Anggota Biasa
3. Anggota Luar Biasa
4. Anggota Kehormatan

BAB VI: Struktur Organisasi

Pasal 11: Kekuasaan

Kekuasaan dipegang oleh Kongres, Konperensi Cabang, dan Rapat Anggota Komisariat

Pasal 12: Kepemimpinan

Kepemimpinan organisasi dipegang oleh Pengurus Besar HMI, Pengurus HMI Cabang, Pengurus HMI Komisariat
Untuk membantu tugas Pengurus Besar HMI, dibentuk Badan Koordinasi.
Untuk membantu tugas HMI Cabang dibentuk Koordinator Komisariat dan/atau Rayon.

Pasal 13: Majelis Konsultasi

Di tingkat Pengurus Besar HMI dibentuk Majelis Pekerja Kongres
Di tingkat Pengurus HMI Cabang dibentuk Majelis Pekerja Konperensi Cabang
Di tingkat Pengurus HMI Komisariat dibentuk Majelis Pekerja Rapat Anggota Komisariat

Pasal 14: Badan-badan Khusus

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam bidang khusus dibentuk lembaga kekaryaan, lembaga pengelola latihan, Korp HMI-wati (KOHATI) dan badan-badan khusus lainnya.

BAB VII: Perbendaharaan

Pasal 15

Harta benda HMI diperoleh dari:

Uang pangkal, iuran dan dana anggota
Usaha-usaha yang sah halal dan tidak mengikat.

BAB VIII: Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh kongres.

BAB IX: Penjabaran Anggaran Dasar, Aturan Tambahan dan Pengesahan

Pasal 17: Penjabaran Anggaran Dasar HMI

Penjabaran pasal 3 tentang azas Organisasi dirumuskan dalam tafsir azas HMI
Penjabaran pasal 4 tentang Tujuan Organisasi dirumuskan dalam tafsir tujuan
Penjabaran pasal 5 tentang usaha organisasi dirumuskan dalam Garis-garis pokok Perjuangan Organisasi (GPPO) dan Program Kerja Nasional (PKN) HMI.
Penjabaran pasal 6 tentang sifat organisasi dirumuskan dalam tafsir independensi HMI.
Penjabaran pasal 9 tentang peran organisasi dirumuskan dalam Nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI.
Penjabaran Anggaran Dasar HMI tentang hal-hal di luar poin a, b, c, d, dan e di atas dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga HMI.

Pasal 18: Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Penjelasan Anggaran Dasar dimuat dalam peraturan-peraturan / Ketentuan-ketentuan tersendiri yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Penjelasan Anggaran Dasar HMI.

Pasal 19: Pengesahan

Pengesahan Anggaran Dasar HMI ditetapkan pada Kongres III di Jakarta, tanggal 4 September 1953 yang diperbarui pada Kongres IV di Bandung, tanggal 4 Oktober 1955, Kongres V di Medan, tanggal 31 Desember 1957, Kongres VI di Makassar, tanggal 20 Juli 1960, Kongres VII di Jakarta, tanggal 14 September 1963, Kongres VIII di Solo, tanggal 17 September 1966, Kongres IX di Malang tanggal 10 Mei 1969, Kongres X di Palembang, tanggal 10 Oktober 1971. Kongres XI di Bogor, tanggal 12 Mei 1974, Kongres XII di Semarang, tanggal 15 Oktober 1976, Kongres XIII di Ujung Pandang, tanggal 12 Februari 1979, Kongres XIV di Bandung, tanggal 30 April 1981, Kongres XV di Medan, tanggal 25 Mei 1983, Kongres XVI di Padang, tanggal 31 Maret 1986, Kongres XVII di Jakarta, tanggal 24 September 1990, Kongres XIX di Pekanbaru, tanggal 9 Desember 1992, Kongres XX di Surabaya, tanggal 29 Januari 1995, Kongres XXI di Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 1997, Kongres XXII di Jambi, tanggal 7 Desember 1999.

Pasal-Pasal Penting dalam Konstitusi HMI

Pasal 4: Tujuan HMI

Pasal 4 dalam konstitusi HMI merupakan salah satu pasal yang sangat penting karena berisi tujuan utama dari organisasi ini. Tujuan HMI yang tertuang dalam pasal ini mencakup berbagai aspek yang ingin dicapai oleh HMI dalam menjalankan misinya sebagai organisasi mahasiswa Islam.

Beberapa tujuan tersebut antara lain adalah membentuk kader bangsa yang berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai Islam.

Tujuan lainnya adalah untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah di kalangan mahasiswa dan masyarakat umum, serta untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.

Dengan tujuan-tujuan ini, HMI berusaha untuk tidak hanya menjadi wadah bagi mahasiswa Muslim untuk berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga untuk berkontribusi nyata dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia.

Pengembangan Kehidupan Masyarakat dan Bangsa

Salah satu aspek penting dari pasal HMI yang tertuang dalam Pasal 4 adalah pengembangan kehidupan masyarakat dan bangsa. HMI memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dalam mengembangkan kehidupan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat.

Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Misalnya, HMI sering kali mengadakan kegiatan bakti sosial, seminar, dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Selain itu, HMI juga terlibat dalam berbagai advokasi dan gerakan sosial untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang kurang beruntung.

Semua ini dilakukan sebagai implementasi dari tujuan HMI yang ingin berperan dalam pembangunan bangsa dan pengembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Implementasi Tujuan dalam Program Kerja

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 4, HMI menyusun berbagai program kerja yang terstruktur dan terencana dengan baik. Program-program kerja ini dirancang untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Misalnya, dalam bidang pendidikan, HMI sering mengadakan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, serta berbagai kegiatan akademik seperti seminar dan diskusi ilmiah.

Dalam bidang sosial, HMI aktif mengadakan kegiatan seperti bakti sosial, donor darah, dan kampanye kesehatan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mewujudkan cita-cita HMI yang tertuang dalam konstitusi.

Selain itu, HMI juga memiliki program-program yang berfokus pada peningkatan kapasitas anggotanya, seperti pelatihan kepemimpinan dan pengembangan diri, agar mereka dapat berkontribusi lebih baik dalam masyarakat.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pasal HMI dalam konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun dan melaksanakan berbagai program kerja yang bertujuan untuk membangun masyarakat dan bangsa yang lebih baik.

Pasal 6: Independensi HMI

Pasal 6 dalam konstitusi HMI menekankan pentingnya independensi sebagai prinsip dasar organisasi. Independensi HMI berarti bahwa organisasi ini tidak terikat oleh kepentingan politik atau pihak eksternal lainnya.

Hal ini penting untuk menjaga integritas dan objektivitas HMI dalam menjalankan misinya sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Makna Independensi dalam Konteks Organisasi

Independensi dalam konteks HMI memiliki arti bahwa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh organisasi sepenuhnya didasarkan pada kepentingan anggota dan tujuan organisasi, tanpa dipengaruhi oleh pihak luar.

Independensi HMI memastikan bahwa organisasi tetap fokus pada misinya untuk membentuk kader bangsa yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan.

Makna independensi juga mencakup kebebasan HMI dalam menentukan arah dan strategi organisasi tanpa tekanan dari pihak eksternal. Ini berarti HMI dapat menjalankan program-programnya dengan otonomi penuh, sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, independensi menjadi salah satu prinsip utama yang menjaga HMI tetap konsisten dan teguh pada nilai-nilai yang diusungnya.

Penerapan Prinsip Independensi

Penerapan prinsip independensi dalam HMI dilakukan melalui berbagai mekanisme dan aturan yang memastikan organisasi tetap bebas dari pengaruh eksternal. Salah satu caranya adalah dengan menjaga transparansi dalam proses pengambilan keputusan.

Setiap keputusan strategis di HMI diambil melalui musyawarah yang melibatkan seluruh elemen organisasi, mulai dari tingkat cabang hingga pusat.

Selain itu, HMI juga memiliki aturan yang ketat mengenai larangan bagi anggotanya untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat mengganggu independensi organisasi.

Ini penting untuk memastikan bahwa setiap anggota HMI tetap fokus pada tujuan organisasi dan tidak membawa kepentingan politik pribadi atau kelompok ke dalam HMI.

Dengan menerapkan prinsip independensi secara konsisten, HMI dapat menjaga integritas dan objektivitasnya sebagai organisasi mahasiswa Islam yang berkomitmen pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa.

Pasal HMI yang menekankan independensi ini menjadi fondasi kuat bagi HMI untuk terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Prosedur Perubahan Konstitusi

Dalam rangka memastikan bahwa konstitusi HMI tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman, prosedur perubahan konstitusi menjadi hal yang sangat penting.

Prosedur ini mengatur bagaimana pasal HMI dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dinamika masyarakat.

Amandemen dan Penyesuaian Pasal

Amandemen konstitusi HMI dilakukan melalui proses yang ketat dan transparan. Setiap usulan perubahan pasal harus melalui tahap-tahap yang melibatkan seluruh elemen organisasi.

Tahap pertama biasanya dimulai dengan pengajuan usulan oleh cabang atau komisariat HMI. Usulan ini kemudian dibahas dalam forum-forum resmi seperti rapat pleno atau kongres HMI.

Dalam rapat pleno atau kongres, setiap usulan perubahan dibahas secara mendetail oleh perwakilan dari seluruh cabang HMI. Diskusi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk relevansi usulan dengan visi dan misi HMI, serta dampaknya terhadap keseluruhan organisasi.

Keputusan untuk mengamandemen pasal hanya dapat diambil melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan mayoritas tertentu.

Setelah disetujui, perubahan pasal ini kemudian diresmikan dan diintegrasikan ke dalam konstitusi HMI. Penyesuaian pasal juga mencakup proses sosialisasi kepada seluruh anggota HMI, agar mereka memahami dan dapat menerapkan perubahan tersebut dalam aktivitas organisasi sehari-hari.

Dengan demikian, prosedur perubahan konstitusi tidak hanya memastikan bahwa pasal HMI tetap up-to-date, tetapi juga menjaga keutuhan dan kesatuan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan.

Artikel serupa: Pedoman Perkaderan HMI: Membangun Generasi Pemimpin Bangsa

Penutup dan Kesimpulan

Secara keseluruhan, pasal HMI dalam konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan kelangsungan organisasi. Pasal-pasal ini tidak hanya memberikan pedoman dalam menjalankan aktivitas organisasi, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan prinsip yang dipegang teguh oleh HMI.

Dari tujuan HMI yang tertuang dalam Pasal 4 hingga prinsip independensi dalam Pasal 6, semuanya dirancang untuk memastikan bahwa HMI tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Prosedur perubahan konstitusi yang ketat dan transparan juga menunjukkan komitmen HMI dalam menjaga relevansi dan integritasnya.

Melalui amandemen dan penyesuaian pasal, HMI dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, pasal HMI tidak hanya menjadi fondasi yang kokoh bagi organisasi, tetapi juga menjadi panduan yang memastikan HMI tetap berperan aktif dalam pembangunan bangsa.