Ajakan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi proses dan tahapan Pemilu mendapatkan respon positif dari Himpunan Mahasiswa Islam cabang Maros (HMI Maros).
Komitmen kerjasama ini diperkuat dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilakukan di Grand Town Maros, Selasa (03/09).
Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, menilai kolaborasi dengan HMI Maros sangat penting, terutama karena mahasiswa memegang peran strategis dalam pembangunan demokrasi.
Ia optimis bahwa MoU ini akan menghasilkan dampak positif bagi kerjasama yang telah dibentuk.
“HMI merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang memiliki peran strategis di Maros.
Dengan idealisme yang kuat, mereka dapat berperan bersama-sama dalam mengawal pelaksanaan Pilkada,” ungkap Sufirman.
Sufirman menambahkan, setiap tahapan pemilu berpotensi menimbulkan pelanggaran jika tidak dikelola dengan baik.
Berita HMI lainnya: Pelantikan Pengurus KOHATI dan HMI Sinjai 2024-2025
Oleh karena itu, diperlukan pengawasan menyeluruh dari berbagai pihak, termasuk Bawaslu, masyarakat, lembaga yang bergerak di bidang kepemiluan, mahasiswa, dan media massa, untuk meminimalkan potensi pelanggaran.
“Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kualitas demokrasi dapat meningkat dan proses Pilkada berjalan dengan jujur serta adil.
MoU ini menjadi langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Bawaslu Maros dan HMI dalam menjaga integritas proses demokrasi,” jelasnya.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Sufirman menekankan pentingnya pendidikan politik, terutama bagi organisasi masyarakat sipil, seperti mahasiswa dan pemuda.
“Pilkada adalah wujud kedaulatan rakyat yang digunakan untuk memilih pemimpin secara demokratis. Salah satu wujud nyata dari kedaulatan rakyat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga jalannya Pilkada, dari awal hingga akhir proses,” lanjutnya.
Sebagai informasi, MoU antara Bawaslu Maros dan HMI Maros mencakup tiga poin utama: pendidikan pengawasan partisipatif, pendidikan politik dan kepemiluan, serta sosialisasi pencegahan potensi pelanggaran pemilu.
“Salah satu poin penting adalah pendidikan politik, khususnya bagi organisasi masyarakat sipil yang berasal dari kalangan mahasiswa dan pemuda.
Bawaslu menyediakan program pengawasan partisipatif, yang memberikan ruang bagi organisasi masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses dan hasil Pilkada.
Semakin banyak organisasi yang terlibat, semakin baik pula pengawalan terhadap kualitas demokrasi elektoral,” tambahnya.
Berita HMI lainnya: PB HMI Sambut Paus Fransiskus, Harapkan Perdamaian Dunia
