Memasuki usia ke-23 sejak pembentukannya, Provinsi Gorontalo masih dihadapkan pada masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial.
Data mengenai kondisi kemiskinan di daerah ini sering kali menjadi bahan diskusi.
Pasalnya, Gorontalo hingga kini masih berada di posisi lima provinsi termiskin di Indonesia. Angka-angka tersebut juga tidak menunjukkan penurunan yang berarti dalam lima tahun terakhir.
Mengacu pada data yang ada, pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Gorontalo tercatat sebesar 15,52 persen, kemudian menurun sedikit menjadi 15,22 persen pada tahun 2020. Namun, pada 2021, angka ini kembali naik ke 15,61 persen.
Di tahun berikutnya, yaitu 2022, turun tipis ke angka 15,42 persen dan pada tahun 2023 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 15,15 persen.
Meski terjadi perubahan, tidak ada tren penurunan yang konsisten dalam periode tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Utara-Gorontalo (Badko HMI Sulut-Go), Aris Setiawan, melakukan pertemuan dengan Pj Gubernur Gorontalo.
Aris, bersama beberapa anggota HMI di Gorontalo, menyampaikan urgensi tindakan nyata untuk menangani isu kemiskinan, terutama terkait dengan kualitas data yang digunakan oleh pemerintah saat ini.
Kritik terhadap Akurasi Data Kemiskinan
Aris Setiawan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo harus menyajikan data kemiskinan yang lebih akurat dan terbaru.
Ia menyebutkan bahwa data yang ada saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi nyata di masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.
“Bayangkan saja, ada 183.071 jiwa yang tergolong miskin di Gorontalo, dengan 159.600 di antaranya berada di pedesaan dan 24.121 di wilayah perkotaan.
Namun, kita belum mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kondisi sebenarnya di kedua area ini,” ungkap Aris pada Jumat (4/10/2024).
Aris juga menyampaikan kritiknya terhadap pendekatan pembangunan desa yang selama ini masih berbasis pada perkiraan dan kurang didukung oleh data yang akurat.
Hal ini, menurutnya, menyebabkan banyak program pembangunan tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Berita HMI lainnya: Arifin Djalil Pimpin HMI Cabang Persiapan Mamasa 2024-2025
Pemanfaatan Teknologi dalam Pengelolaan Data
Selain itu, Aris juga menyoroti rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data di desa-desa.
Ia menyarankan agar pemerintah memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pengumpulan data serta mendorong partisipasi warga desa dalam proses tersebut.
“Dengan perkembangan teknologi saat ini, pemerintah seharusnya lebih efisien dalam memanfaatkannya untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar tepat dan selalu diperbarui,” tambahnya.
Dalam kesempatan audiensi tersebut, Aris berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat segera menyelesaikan persoalan terkait data kemiskinan yang tak kunjung usai ini.
Ia juga mengusulkan agar perencanaan pembangunan di Gorontalo didasarkan pada data yang valid dan terkini.
“Solusi untuk mengatasi kemiskinan di Gorontalo harus dimulai dengan data yang akurat dan selalu diperbarui.
Pemerintah dan semua pihak terkait harus bekerja sama untuk mengatasi masalah ini, terutama dalam memperbaiki distribusi kemiskinan yang ada,” tegas Aris.
Dengan adanya dialog ini, Badko HMI Sulut-Go berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah inovatif untuk menanggulangi ketimpangan dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Gorontalo.
Berita HMI lainnya: Training Raya HMI 2024 Ditutup, Cetak Pemimpin Muda Berkualitas
