Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana, dengan tegas mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap aktivis yang menggelar aksi demonstrasi di depan DPRD Kaltim di Samarinda.
Dia juga menyatakan bahwa pihaknya akan menginstruksikan seluruh cabang HMI di Kaltim untuk melakukan aksi besar-besaran guna memastikan kejadian serupa tidak terjadi lagi di Kaltim, yang dikenal sebagai Bumi Etam.
Menurut Ashan, pemukulan polisi terhadap Ketua HMI Samarinda sama saja dengan merusak nama baik organisasi yang beridentitas hijau hitam tersebut, mengingat korban pemukulan adalah pemimpin tertinggi organisasi di tingkat kota.
Badko HMI Kaltim-Kaltara berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga ke Polda Kaltim. Mereka juga menuntut agar Kapolresta Samarinda dievaluasi atau dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal menjalankan tugasnya dengan baik.
“Polisi seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat, bukan malah memukul. Kami dari Badko HMI Kaltim-Kaltara siap memberikan dukungan penuh, termasuk menyediakan pengacara jika diperlukan,” ujar Ashan dalam pernyataannya kepada pusaranmedia.com.
Lebih lanjut, Ashan menegaskan bahwa polisi bukan preman dan bukan pula musuh para demonstran, melainkan bertugas menjaga keamanan saat aksi unjuk rasa berlangsung. Namun, ia mempertanyakan mengapa kekerasan sering kali terjadi dari pihak aparat.
Berita HMI lainnya: Demo Mahasiswa HMI dan GMNI Warnai Pelantikan DPRD Pandeglang
“HMI tidak akan tinggal diam jika ada kekerasan terhadap kadernya, terutama saat menyampaikan pendapat. Kami mendesak agar pihak kepolisian segera dievaluasi agar tidak berperilaku seperti preman berseragam di negara ini,” pungkasnya.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Eksternal Pengurus Besar HMI, Nur Hariyani, menilai tindakan represif polisi terhadap kader HMI di daerah sangat tidak manusiawi. Untuk itu, PB HMI telah membentuk tim hukum guna menangani kasus ini.
“Kami sedang mempersiapkan langkah advokasi dan berkoordinasi dengan Propam Polda Kaltim serta meminta agar Kapolresta Samarinda dicopot dari jabatannya,” ujar Nur yang juga mantan Ketua HMI Samarinda.
Dia juga menambahkan bahwa aksi kekerasan oleh polisi terhadap mahasiswa di daerah lebih sering terjadi dibandingkan di pusat. “Kami akan terus membela mahasiswa yang terkena tindakan kekerasan,” ucapnya singkat.
Bahkan Ketua Umum PB HMI, Bagas Kurniawan, juga menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini. Dia menegaskan bahwa kasus tersebut akan ditindaklanjuti secara serius, dan saat ini PB HMI sedang menggalang tim hukum.
Berita HMI lainnya: HMI Purwokerto Kawal Putusan MK di KPU Banyumas
