Desa tidak seharusnya menjadi tempat untuk menampung kesalahan kebijakan dari Pj Bupati Polman dalam pelaksanaan program.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Polewali Mandar, Ahmad Idris, pada Selasa, 15 Oktober 2024.
“Surat perintah dari Pj Bupati Polman mengenai penganggaran baju linmas yang ditujukan kepada kepala desa di Kabupaten Polman adalah indikasi bahwa Pj Bupati berusaha mengalihkan kesalahan kepada desa,” jelas Ahmad Idris.
Oleh karena itu, ia memberikan peringatan serius kepada Pj Bupati Polman agar tidak bermain-main dalam penetapan kebijakan pengadaan baju linmas.
“Jika Pj Bupati Polman tetap memaksakan kebijakan ini, kami akan mengambil sikap tegas untuk menolak kebijakan yang sebelumnya juga tidak dijalankan sesuai prosedur pada saat pemilu lalu,” tegasnya.
Ia menduga bahwa pengadaan ini merupakan upaya untuk menutupi kerugian yang muncul akibat pengadaan pada Pemilu sebelumnya, yang berpotensi melanggar hukum secara prosedural.
Berita HMI lainnya: LK 1 HMI Rembang Raya Berhasil Diselenggarakan
“Kami sudah melakukan konfirmasi kepada salah satu desa yang tidak ingin disebutkan namanya. Pengadaan di desa tersebut tidak diperbolehkan berstatus barang bekas,” ungkapnya.
Jika pengadaan ini melibatkan pengambilan baju linmas dari gudang KPU untuk diadakan, maka itu bukan hanya kesalahan prosedural.
Pj Bupati juga dianggap telah menjalin kesepakatan yang merugikan desa, menjadikan desa sebagai pihak yang menanggung akibat kesalahan kebijakan pemilu sebelumnya.
“Ini seharusnya menjadi perhatian bagi penjabat bupati untuk serius menangani masalah Polman, bukan untuk bermain-main dengan kebijakan anggaran demi kepentingan pribadi,” tegasnya.
Jika kebijakan ini tetap dilaksanakan, HMI Polman berencana untuk mengawal dan melakukan demonstrasi, karena ini dianggap sebagai bagian dari konspirasi yang merugikan.
“Jika tetap dipaksakan, kami meminta kepada Pj Gubernur untuk mencopot Pj Bupati Polman, yang kami nilai tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya.
Berita HMI lainnya: HMI Banjarmasin Temukan Penyalahgunaan Nama
