Ketua HMI Komisariat Muara Teweh, Zulfikri, menyatakan keprihatinannya atas kegagalan DPRD Barito Utara dalam mencapai kuorum sebanyak enam kali dalam pembahasan perubahan APBD 2024.
Menurut Zulfikri, kebuntuan ini disebabkan oleh perbedaan pandangan politik yang sangat tajam di antara para anggota DPRD.
Akibatnya, sejumlah tugas penting pemerintahan terhambat, termasuk kemungkinan gagalnya pelaksanaan program penerimaan CPNS dan PPPK yang direncanakan pada akhir tahun ini.
Ia menegaskan bahwa perbedaan politik seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Selain itu, Zulfikri juga mengkritik beberapa anggota DPRD yang dinilai kurang serius dalam menjalankan tanggung jawab legislatif mereka.
Berita HMI lainnya: HMI Desak Bupati Aceh Tengah Copot Direktur PDAM Tirta Tawar
“Perdebatan yang konstruktif memang bagian dari demokrasi, tetapi jika sampai menghambat program penting seperti APBD, masyarakat yang akan menderita akibatnya,” kata Zulfikri pada Kamis, 10 Oktober 2024.
Zulfikri juga menambahkan bahwa kegagalan mencapai kuorum ini berpotensi memperlambat berbagai layanan publik yang bergantung pada pengesahan perubahan APBD.
Salah satu dampak yang paling mengkhawatirkan adalah terganggunya kelancaran program penerimaan CPNS dan PPPK, yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada akhir tahun ini.
Zulfikri menyerukan agar DPRD segera menyelesaikan perbedaan pandangan politik yang ada dan menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
HMI Komisariat Muara Teweh berencana menggelar audiensi dengan DPRD Barito Utara untuk membahas dampak dari kebuntuan ini dan mencari solusi agar masalah ini tidak berlarut-larut.
“Kami mendesak semua pihak di DPRD dan pemerintah daerah untuk segera berkoordinasi dalam penyelesaian pembahasan APBD. Ini sangat penting karena menyangkut kesejahteraan masyarakat dan kelancaran pelayanan publik,” tutup Zulfikri.
Berita HMI lainnya: Seruan Kader HMI Sumbawa Barat: Hindari Politik Pecah Belah
