Netralitas Tim Karateker Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipertanyakan usai pemilihan Ketua HMI Cabang Medan yang dinilai inkonstitusional.
Keberpihakan tim dianggap telah melanggar prinsip independensi serta integritas HMI, yang berpotensi merugikan salah satu calon.
Pada awalnya, proses yang dilakukan oleh Tim Karateker PB HMI untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua HMI Cabang Medan berlangsung lancar.
Mulai dari pendaftaran hingga penentuan calon, semua berjalan baik.
Calon yang lolos verifikasi adalah Azwar Azmi Batubara dan Cici Indah Rizki. Persaingan keduanya berlangsung dengan intens, penuh dengan lobi-lobi.
Namun, forum tiba-tiba dipending selama tiga bulan dengan berbagai alasan.
“Hingga tiba-tiba muncul flyer yang mengumumkan bahwa Ketua HMI Cabang Medan telah terpilih,” ungkap Azwar Azmi Batubara, salah satu kandidat, di Medan pada Kamis (10/10).
Flyer tersebut menimbulkan kebingungan. Sebagai salah satu peserta, Azwar mengaku tidak menerima undangan apapun dari pihak karateker mengenai dibukanya kembali forum pemilihan.
“Sampai saat ini, saya belum mendapat undangan, baik formal maupun non-formal,” tegasnya.
Azwar merasa prihatin dengan kondisi ini, karena proses pemilihan seharusnya dilakukan sesuai AD/ART organisasi.
Ia mengungkapkan bahwa sebagai kader, menerima kekalahan bukanlah masalah asalkan proses pemilihannya adil dan transparan.
“Saya siap kalah jika prosesnya benar dan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan para tokoh dan pejuang HMI terdahulu,” lanjut Azwar.
Berita HMI lainnya: HMI Desak Bupati Aceh Tengah Copot Direktur PDAM Tirta Tawar
Namun, ia merasa perlu mengeluarkan pernyataan kepada media mengingat adanya ketidaknetralan dari Tim Karateker PB HMI yang menjalankan pemilihan secara sepihak.
Ia juga berharap PB HMI dapat mengambil tindakan tegas untuk mengoreksi proses yang dinilai tidak adil tersebut.
Sementara itu, Kader HMI Cabang Medan, Khairul Ansor Nasution, mengungkapkan bahwa ketidaknetralan Tim Karateker PB HMI terlihat jelas ketika forum mendadak dibuka tanpa persiapan yang matang.
“Yang lebih parah, forum tetap dilaksanakan meskipun quorum tidak terpenuhi.
Pemilihan kabarnya dilakukan dengan sangat cepat dan disahkan pada pukul 04.00 WIB dini hari,” jelasnya.
Menanggapi situasi ini, sejumlah komisariat HMI bereaksi dengan menuntut penghentian pemilihan hingga legalitas forum diperjelas oleh PB HMI.
Beberapa Komisariat HMI Cabang Medan menyesalkan sikap Tim Karateker PB HMI, yang seharusnya menjadi fasilitator bagi proses pengkaderan yang baik di HMI Cabang Medan.
“Sikap kami jelas, kami akan melawan. Kami tidak menolak pemilihan, karena itu yang memang diharapkan.
Tapi kami menolak cara-cara yang melanggar prinsip keadilan dan demokrasi. Jika forum yang cacat ini tetap disahkan, sebagian besar komisariat akan menganggapnya tidak sah,” tegas Fit Septri Yeni, salah satu peserta Konferensi HMI Cabang Medan.
Hingga kini, Tim Karateker PB HMI belum memberikan pernyataan resmi terkait polemik tersebut.
Sementara itu, sebagian besar Komisariat HMI Cabang Medan mendesak agar pemilihan dihentikan dan dilanjutkan setelah ada perbaikan menyeluruh terkait prosedur.
Jika masalah ini dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memunculkan keraguan akan masa depan HMI dan menurunkan kepercayaan anggotanya jika tidak segera diselesaikan dengan baik.
Berita HMI lainnya: Seruan Kader HMI Sumbawa Barat: Hindari Politik Pecah Belah
