Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan salah satu organisasi mahasiswa terbesar dan tertua di Indonesia, didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 oleh Lafran Pane dan rekan-rekannya di Yogyakarta.
Organisasi ini bertujuan untuk mempertahankan dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia serta menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam.
Namun, perjalanan HMI tidak selalu mulus. Pada awal 1980-an, terjadi perpecahan yang signifikan dalam tubuh organisasi ini, menghasilkan dua faksi utama: HMI MPO dan HMI DIPO.
Berikut ini kita akan membahas lebih mendalam mengenai sejarah HMI MPO dan DIPO.
Awal Mula Perpecahan HMI
Perpecahan dalam HMI berawal dari dinamika politik pada masa Orde Baru. Kongres HMI ke-15 di Medan pada tahun 1983 menjadi titik awal perbedaan pandangan yang tajam dalam organisasi ini.
Pada saat itu, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto mengharuskan semua organisasi di Indonesia untuk berasaskan Pancasila sebagai asas tunggal.
Keputusan ini memicu perdebatan internal di HMI mengenai apakah organisasi tersebut harus menerima asas tunggal Pancasila atau tetap berpegang pada asas Islam yang telah menjadi landasan sejak berdirinya HMI.
Cek juga: Mengungkap Faktor Berdirinya HMI
Kongres Medan 1983
Pada Kongres HMI ke-15 di Medan, terjadi perdebatan sengit tentang asas organisasi.
Sebagian anggota HMI merasa bahwa menerima Pancasila sebagai asas tunggal adalah bentuk kompromi terhadap tekanan rezim Orde Baru.
Sementara itu, kelompok lain berpendapat bahwa untuk menghindari pembubaran oleh pemerintah, HMI harus mengikuti aturan tersebut.
Akhirnya, kongres memutuskan untuk menerima asas tunggal Pancasila, yang kemudian menyebabkan keretakan di dalam tubuh HMI.
Pembentukan HMI DIPO
Setelah Kongres Medan, kelompok yang menerima asas tunggal Pancasila dikenal sebagai HMI DIPO. Nama “DIPO” diambil dari Jalan Diponegoro di Jakarta, tempat markas besar HMI yang diakui oleh pemerintah.
HMI DIPO berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah dan mendapatkan pengakuan resmi sebagai organisasi mahasiswa Islam.
Kelompok ini dianggap lebih akomodatif terhadap kekuasaan dan cenderung pragmatis dalam pendekatannya terhadap isu-isu politik.
Pembentukan HMI MPO
Di sisi lain, kelompok yang menolak asas tunggal Pancasila membentuk HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).
HMI MPO tetap mempertahankan Islam sebagai asas organisasi dan menolak untuk tunduk pada tekanan pemerintah.
Mereka bergerak secara independen dan seringkali mengkritik kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru.
HMI MPO dikenal sebagai kelompok yang lebih kritis dan berani dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa serta mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam setiap kegiatannya.
Kedua faksi HMI ini terus berjalan dengan jalan masing-masing hingga saat ini.
Meski sama-sama memiliki tujuan untuk memajukan mahasiswa Islam, pendekatan dan karakter kedua kelompok ini berbeda signifikan.
HMI DIPO lebih dikenal dengan sikap pragmatis dan dekat dengan kekuasaan, sementara HMI MPO tetap menjaga sikap kritis dan independensinya.
Perkembangan dan Peran Sejarah HMI MPO dan DIPO
HMI MPO dan HMI DIPO, dua faksi hasil perpecahan Himpunan Mahasiswa Islam, memainkan peran penting dalam sejarah politik Indonesia.
Kedua organisasi ini, meski terpisah secara prinsip dan pendekatan, telah memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Baik HMI MPO yang kritis terhadap kekuasaan maupun HMI DIPO yang lebih akomodatif, keduanya menunjukkan peran strategis dalam berbagai momen penting sejarah Indonesia, khususnya pada era Orde Baru dan masa Reformasi.
Baca juga: Sejarah Soekarno Bubarkan HMI
Era Orde Baru dan Tantangan Politik
Pada masa Orde Baru, HMI DIPO dan HMI MPO menghadapi tantangan politik yang kompleks.
HMI DIPO, yang bersekretariat di Jalan Diponegoro, Jakarta, memilih untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan asas tunggal Pancasila.
Langkah ini memberikan mereka pengakuan resmi dari pemerintah, namun juga menimbulkan kritik dari kalangan internal yang menganggapnya sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip-prinsip dasar organisasi.
HMI MPO, sebaliknya, menolak asas tunggal Pancasila dan tetap berpegang pada asas Islam. Penolakan ini membuat mereka bergerak di bawah tanah dan sering berhadapan dengan tekanan serta intimidasi dari rezim Orde Baru.
Sikap kritis HMI MPO terhadap kebijakan pemerintah terlihat jelas dalam berbagai aksi demonstrasi dan gerakan perlawanan yang mereka lakukan.
Misalnya, mereka aktif mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan sering terlibat dalam aksi-aksi solidaritas untuk isu-isu internasional seperti solidaritas untuk Bosnia Herzegovina pada awal 1990-an.
Aksi Demonstrasi dan Peran dalam Reformasi 1998
Salah satu momen paling bersejarah dalam peran sejarah HMI MPO dan DIPO adalah pada masa Reformasi 1998.
Pada saat itu, HMI MPO dikenal aktif dalam berbagai aksi demonstrasi menentang rezim Soeharto.
Pada tanggal 2 dan 3 April 1998, HMI MPO terlibat dalam aksi-aksi besar di Yogyakarta yang menjadi pemicu gerakan nasional yang menuntut reformasi.
Puncak dari peran HMI MPO terjadi pada pendudukan Gedung DPR/MPR pada tanggal 18-23 Mei 1998.
HMI MPO adalah salah satu organisasi yang pertama kali menduduki gedung tersebut bersama Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMJ) dan Forum Kota (FORKOT).
Keberanian dan konsistensi HMI MPO dalam menyuarakan aspirasi rakyat dan menentang otoritarianisme rezim Orde Baru memberikan mereka tempat khusus dalam sejarah perjuangan reformasi di Indonesia.
Sementara itu, HMI DIPO, meski lebih dekat dengan kekuasaan, juga turut serta dalam proses reformasi.
Namun, pendekatan mereka lebih bersifat diplomatis dan berusaha menjaga stabilitas politik sambil mendukung perubahan.
Setelah jatuhnya rezim Soeharto, HMI DIPO kembali mengadopsi asas Islam pada Kongres Jambi tahun 1999, meskipun kedua faksi ini tetap beroperasi secara terpisah karena perbedaan karakter dan tradisi keorganisasian.
Struktur Organisasi dan Ideologi
sejarah HMI MPO dan DIPO, meskipun terpecah dari satu organisasi induk, masing-masing memiliki struktur organisasi dan ideologi yang berbeda sesuai dengan prinsip dan tujuan yang mereka pegang.
Struktur organisasi keduanya dirancang untuk mendukung kegiatan dan misi mereka, sementara ideologi yang mendasari setiap faksi mencerminkan pandangan mereka terhadap peran mahasiswa Islam dalam masyarakat dan politik Indonesia.
Berikut ini adalah gambaran mengenai struktur organisasi dan ideologi HMI MPO dan DIPO.
Struktur Organisasi HMI DIPO
HMI DIPO, yang dikenal lebih akomodatif terhadap pemerintah, memiliki struktur organisasi yang relatif formal dan terpusat.
Struktur ini dirancang untuk mendukung kegiatan yang lebih bersifat institusional dan mendukung kebijakan pemerintah, namun tetap berusaha menjaga nilai-nilai keislaman dalam kegiatannya.
- Pengurus Besar (PB HMI DIPO): Merupakan badan eksekutif tertinggi dalam HMI DIPO yang bertanggung jawab atas jalannya organisasi secara keseluruhan. Pengurus Besar terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, bendahara, dan beberapa ketua bidang yang mengurusi berbagai aspek kegiatan seperti kaderisasi, pendidikan, dan dakwah.
- Majelis Penasehat: Badan ini memberikan saran dan masukan kepada Pengurus Besar mengenai kebijakan dan arah strategis organisasi. Mereka biasanya terdiri dari para senior dan tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam HMI DIPO.
- Cabang dan Komisariat: Di tingkat daerah dan universitas, HMI DIPO memiliki cabang dan komisariat yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari Pengurus Besar. Mereka mengkoordinasikan kegiatan di tingkat lokal dan memastikan program-program pusat dapat dijalankan dengan baik.
Ideologi HMI DIPO cenderung pragmatis dengan penekanan pada pentingnya kerjasama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi.
Mereka mengutamakan stabilitas dan kemajuan melalui jalur-jalur yang lebih formal dan legal.
Simak juga: Menggali Makna Mendalam dari Filosofi HMI
Struktur Organisasi HMI MPO
HMI MPO, yang lebih kritis terhadap kekuasaan, memiliki struktur organisasi yang lebih desentralisasi dan fleksibel untuk mendukung kegiatan yang seringkali bersifat advokasi dan pergerakan bawah tanah.
- Majelis Penyelamat Organisasi (MPO): MPO adalah badan tertinggi dalam HMI MPO yang memutuskan kebijakan strategis dan arah gerakan. Mereka menjaga agar prinsip-prinsip keislaman tetap menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan.
- Pengurus Pusat (PP HMI MPO): Badan eksekutif yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari organisasi. Pengurus Pusat terdiri dari ketua umum, sekretaris, bendahara, dan beberapa koordinator bidang yang mengurusi berbagai program seperti advokasi, kaderisasi, dan pendidikan.
- Cabang dan Komisariat: Seperti HMI DIPO, HMI MPO juga memiliki cabang dan komisariat di tingkat daerah dan universitas. Namun, mereka seringkali lebih mandiri dan memiliki kebebasan lebih dalam menjalankan program-program sesuai dengan kondisi lokal masing-masing.
Ideologi HMI MPO berfokus pada sikap kritis dan perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.
Mereka seringkali terlibat dalam gerakan-gerakan protes dan advokasi untuk membela kepentingan mahasiswa dan masyarakat luas, tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam.
Pengaruh dan Pengembangan di Masa Kini
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terus berkembang dan memainkan peran penting dalam konteks pendidikan dan kepemudaan di Indonesia.
Kedua faksi yang ada, HMI MPO dan HMI DIPO, masing-masing membawa pengaruh yang signifikan melalui pendekatan dan program-program yang mereka jalankan.
Meskipun perpecahan terjadi, tujuan utama untuk membangun karakter mahasiswa Islam yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Peran dalam Pendidikan dan Pemuda
HMI, baik MPO maupun DIPO, berperan aktif dalam mengembangkan potensi mahasiswa melalui berbagai kegiatan yang mencakup bidang akademik, kepemimpinan, kewirausahaan, seni, dan olahraga.
Program-program ini dirancang untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan jiwa sosial yang tinggi.
Beberapa kegiatan penting yang dilakukan meliputi:
- Pelatihan Kepemimpinan: HMI memberikan pelatihan intensif bagi anggotanya untuk mempersiapkan mereka menjadi pemimpin di masa depan. Ini termasuk pelatihan dalam kemampuan komunikasi, manajemen tim, dan negosiasi.
- Pengembangan Soft Skills: Selain kepemimpinan, HMI juga fokus pada pengembangan soft skills seperti kerjasama tim dan kemampuan beradaptasi, yang sangat penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.
- Pemberdayaan Mahasiswa: Melalui seminar, workshop, dan pelatihan, HMI berusaha memberdayakan mahasiswa untuk menjadi individu yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Upaya Integrasi Kembali dan Tantangan Masa Depan
Seiring berjalannya waktu, terdapat berbagai upaya untuk mengintegrasikan kembali HMI MPO dan HMI DIPO, meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar.
Perbedaan ideologi dan pendekatan dalam menjalankan organisasi menjadi hambatan utama dalam proses integrasi ini.
- Upaya Dialog dan Rekonsiliasi: Beberapa tokoh dan senior HMI telah berusaha memfasilitasi dialog antara kedua faksi untuk mencari jalan tengah yang dapat mengembalikan persatuan di tubuh HMI. Namun, perbedaan prinsip yang mendasar seringkali menjadi kendala utama dalam mencapai rekonsiliasi.
- Tantangan Politik dan Sosial: HMI terus menghadapi tantangan dalam menyikapi perubahan politik dan sosial di Indonesia. HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, sementara HMI DIPO berupaya berperan aktif dalam pembuatan kebijakan publik dengan pendekatan yang lebih formal.
- Perkembangan Teknologi dan Era Digital: HMI harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan era digital yang membawa perubahan signifikan dalam cara berorganisasi dan berkomunikasi. Penggunaan media sosial dan platform digital lainnya menjadi penting untuk menjangkau lebih banyak anggota dan mendistribusikan informasi secara efektif.
Artikel lainnya: Mengungkap Indikator Kemunduran HMI
Penutup
Dalam kesimpulannya, sejarah HMI MPO dan DIPO menunjukkan bagaimana dinamika internal sebuah organisasi mahasiswa dapat menghasilkan dua entitas yang berbeda namun tetap memiliki tujuan mulia yang sama.
Perbedaan ideologi dan pendekatan bukanlah penghalang untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan agama.
Kedua faksi ini terus memainkan peran penting dalam mengembangkan potensi mahasiswa Islam di Indonesia, menghadapi tantangan zaman, dan berupaya untuk menjadi agen perubahan yang positif.
Ke depan, baik HMI MPO maupun HMI DIPO diharapkan dapat menemukan titik temu yang memungkinkan kerja sama yang lebih erat demi mencapai tujuan bersama.
Meski perbedaan masih ada, semangat persatuan dan kerja kolektif tetap bisa menjadi landasan kuat untuk menghadapi berbagai tantangan dan memajukan peran mahasiswa dalam kancah nasional dan internasional.
